Fasliah.id: Hukum
Showing posts with label Hukum. Show all posts
Showing posts with label Hukum. Show all posts

Friday, December 18, 2020

Ulasan Dark Waters :  Film Hukum Rekomendasi Untuk Praktisi Hukum dan Aktivis Lingkungan

Ulasan Dark Waters : Film Hukum Rekomendasi Untuk Praktisi Hukum dan Aktivis Lingkungan

review dark waters


Tidak banyak orang yang menjalani profesi untuk melakukan suatu perubahan yang sekiranya sulit diwujudkan. Pengacara termasuk profesi yang menuntut adanya perubahan terhadap kondisi sekitarnya. Perjuangan seorang pengacara ini bisa dilihat dari sebuah film yang rilis November 2019 lalu. Film ini memang kurang populer di masyarakat luas, namun para praktisi hukum dan aktivis lingkungan tidak asing lagi dengan film yang satu ini. Dark Waters merupakan sebuah kisah nyata yang diambil dari penggalan hidup Rob Billots, seorang pengacara yang dikenal karena tuntunannya terhadap Duppon, perusahaan kimia terbesar di dunia. 

Sebuah film yang menggangkat tema hukum dan lingkungan sangat jarang diangkat menjadi film box office dan diputar tidak hanya di tempat kisah ini berasal, namun seluruh dunia. Karena itu kehadiran film Dark Waters ini tidak boleh dilewatkan oleh para praktisi hukum terutama yang konsen terhadap isu lingkungan. Banyak sekali pelajaran dan spirit yang dapat diambil dari film ini, terutama berkaitan dengan moral seorang advokat/ pengacara. 

Film ini sekaligus mengungkap bagaimana pentingnya perlindungan lingkungan hidup serta kaitannya dengan posisi hukum dalam perlindungan lingkungan hidup itu sendiri. Lingkungan hidup juga mempunyai unsur yang sangat luas yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup manusia. Pentingnya perlindungan lingkungan hidup itu terlihat dalam perjuangan sang pengacara Rob Billots dalam menyeret Duppon ke pengadilan yang membutuhkan waktu yang sangat lama dan pengorbanan yang tidak sedikit. 

Dark Waters : Keruhnya Jalan Gugatan Terhadap Perusahaan Pencemar Lingkungan


Dark Waters merupakan film yang diambil dari kisah nyata seorang pengacara Rob Billots ketika ia menghadapi kasus pelanggaran terhadap lingkungan hidup yang dilakukan oleh Perusahaan Kimia Duppon. Film ini ditayangkan melalui bioskop Indonesia sejak 27 November 2019 disutradarai oleh Todd Haynes dan diperankan oleh Mark Ruffalo sebagai sang pengacara yaitu Rob Billots. 

Film ini dimulai dengan kehidupan Rob Billots sebagai pengacara yang bekerja di firma hukum Taft Stettinius & Hollister, sebuah firma hukum yang selama ini menjadi penasihat hukum perusahaan-perusahaan besar termasuk Perusahaan Kimia Duppon. Suatu saat Billoots menerima telpon dari seorang peternak di sebuah perkampungan di Virginia Barat. Peternak yang bernama Wilbur Tenannt mengatakan bahwa beberapa sapinya mati sekarat.

Tennant percaya bahwa perusahaan kimia DuPont yang mempunyai lahan di Parkersburg 35 kali lebih besar dari luas lahan di Pentagon lah yang bersalah dan harus bertanggungjawab. Sebelum ia datang ke kantor firma hukum Taft Stettinius& Hollister di Ohio, ia telah mencari bantuan hukum ditempatnya namun perusahaan DuPont telah menguasai semua. Ia sebelumnya telah meminta bantuan pada politisi lokal, jurnalis, akademisi dan veteran. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1998.

Film kemudian memperlihatkan bagaimana awalnya dampak kerusakan lingkungan terjadi, ternak-ternak yang mati dengan mengenaskan karena keracunan. Sebelum sampai di peternakan Tennant, ia juga melihat seorang anak perempuan remaja yang sedan asyik bermain tersenyum dengan gigi-gigi hitam yang tak wajar. 

Setelah itu karena didorong perasaan sayang pada kampung halamannya, Billots memulai pekerjaannya sebagai pengacara yakni berusaha untuk membawa kasus ini ke pengadilan berwenang. Namun tidak sesederhana itu, kesulitan demi kesulitan harus dihadapi. Mulai dari sulitnya mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sebagai pembuktian di pengadilan. Bermalam-malam ia sibuk untuk mengumpulkan dokumen-dokumen mengenai pencemaran yang dilakukan Perusahaan Duppon. 

Perusahaan Duppon telah diduga mencemari air minum dengan PFOA yakni bahan kimia beracun yang menjadi bahan utama yang digunakan dalam membuat teflon. Pada awalnya Billots mengajukan gugatam atas nama Tennant, namun ia kemudian mengajukan gugatan Class Action yang mewakili 70.000 orang yang tinggal di sekitar pabrik DuPont beroperasi. PFOA sendiri merupakan senyawa kimia yang telah terbukti memiliki hubungan dengan mnculnya berbagai penyakit semisal kanker. 

Namun tetap saja bagi pengacara yang belum genap sebulan bekerja di firma hukum yang sering menjadi penasihat hukum DuPont, banyak sekali tantangan yang harus ia hadapai dimulai dari ancaman terhadap keselamatan dirinya dan keluarganya, lamanya proses pencarian barang bukti dan proses di pengadilan. Pada akhirnya di tahun 2017, setelah 19 tahun lamanya ia berhasil menyeret DuPont ke pengadilan dan memenangkan gugatan hingga hakim mewajibkan perusahaan untuk mengganti rugi sebesar 671 Dollar AS kepada para penggugat. 

Dalam kurun waktu 19 tahun tersebut, 1 kasus berhadapan dengan raksasa DuPont telah memberinya pengalaman atas hilangnya dukungan firma terhadap kasusnya walaupun karena kinerjanya yang baik firma kebali memberi dukungan. Hingga orang-orang yang berusaha untuk menerornya dan yang paling sulit adalah mencari barang bukti pencemaran oleh perusahaan dan dokumen yang menjelaskan betapa bahayanya senyawa kimia PFOA atau Perfluorooctanoic (biasa disebut C8). 

Pekerjaan Rumah yang Tidak Pernah Sudah


Dark Waters merupakan film yang sangat spesial bagi masyarakat yang peduli terhadap isu lingkungan hidup. Film ini juga secara tersurat memperlihatkan betapa pentingnya aspek hukum dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu sendiri sangat luas dan memiliki aspek tersendiri. Pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh DuPont merupakan awal dari kerusakan yang terus berefek pada aspek-aspek dalam lingkungan hidup. Ternak-ternak masyarakat yang mati dan ratusan orang yang terjangkit penyakit keras merupakan salah satu akibat dari buruknya pengelolaa dan perlindungan lingkungan oleh salah satu aktor lingkungan hidup yakni perusahaan. 

Kisah Rob Billots mungkin hanya satu dari banyak para advokat yang bekerja untuk menyelamatkan lingkungan hidup yang terancam rusak akibat buruknya pengelolaan dan perlindungan di dalamnya. Sebagaimana yang pernah Rob Billots katakan kepada times.com bahwa gugatan memang dimenangkan namun perjuangan masih panjang. Isu-isu terkait pencemaran lingkungan akan terus ada dan saat itulah banyak pihak bisa mengambil peran untuk mencegah da mengatasi pencemaran tersebut, termasuk profesi bidang hukum. Overall Film ini sangat direkomendasikan untuk para praktisi hukum dan aktivis lingkungan!

Fasliah.id

Pasal dan Ketentuan Dalam Hukum Lingkungan (UU PPLH) yang Dihapus dan Dirubah oleh Omnibus Law Cipta Kerja

Pasal dan Ketentuan Dalam Hukum Lingkungan (UU PPLH) yang Dihapus dan Dirubah oleh Omnibus Law Cipta Kerja

pasal hukum lingkungan yang dihapus omnibus law cipta kerja

Hukum Lingkungan merupakan salah satu klaster yang dibahas dalam perancangan Undang-Undang Omnibus Law. Hadirnya Undang-Undang Sapu Jagat ini memang bertujuan untuk mencabut beberapa aturan dalam beberapa Undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

Beberapa kalangan menilai, hadirnya UU PPLH dalam sistem hukum Indonesia merupakan jawaban yang tepat untuk mengatasi masalah lingkungan. UU PPLH telah mengalami 2 kali perubahan. Perubahan ini sekaligus mencabut UU PPLH sebelumnya. Kepastian hukum bagi aktivis lingkungan sehingga tidak bisa dipidana serta pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL, izin lingkungan bagi perusahaan dan masih banyak lainnya dimuat dalam peraturan ini. 

Semenjak disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang kita kenal sebagai Omnibus Law atau UU Sapu Jagat, beberapa pasal dalam UU PPLH dicabut dan digantikan dengan pasal yang dimuat dalam UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. 

Berikut ini adalah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dicabut dan diganti dengan pasal baru yang dimuat dalam Omnibus Law. 

Pasal 29, 30 dan 31 : Amdal dan Komisi Penilai Amdal


Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai syarat bagi perusahaan dan kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan tidak dihilangkan/ dihapus dalam UU Ciptaker. Namun terdapat pencabutan beberapa pasal yang membahas Amdal. Pasal tersebut yakni nomor 29, 30 dan 31. Beberapa ahli menilai walau Amdal masih ada, pencabutan pasal tersebut dinilai memiliki pengaruh yang besar. 

Pasal 29 mengatur tentang kewenangan pembentukan Komisi Penilai Amdal, yang mana pembentukan komisi ini merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Denngan dihapuskannya pasal 29, kewenangan pembentukan Komisi Penilai Amdal sepenuhnya berada di kewenangan Pemerintah Pusat. 

Pasal 30 mengatur keanggotaan Komisi Penilai Amdal yang terdiri dari unsur Instansi Lingkungan Hidup, Instansi Terkait, Pakar di bidang usaha/ kegiatan yang diajukan dan pakar di bidang lingkungan. Yang paling penting, dalam pasal 30 juga mengatur agar Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup juga menjadi anggota Komisi Penilai Amdal. 

Pasal ini dihapus dan diganti dengan Pasal 24 UU Cipta Kerja. Dalam pasal baru ini penilaian Amdal dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan (Pemerintah Pusat). Tim ini terdiri dari Lembaga terkait dan Ahli yang bersertifikat (Pasal 24 ayat 3). UU Ciptaker menghilangkan keterlibatan masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup dalam penilaian Amdal. 

Walaupun peraturan ini tetap mewajibkan agar dokumen Amdal memuat tanggapan dan masukan masyarakat terdampak. Namun masyarakat dan organisasi lingkungan hidup tidak lagi punya hak untuk menilai dokumen Amdal yang diajukan sebagaimana dulu diatur dan dijamin dalam pasal 30 UU PPLH. 

Pasal 31 mengatur agar hasil penilaian Komisi Penilaian Amdal dijadikan dasar keputusan layak atau tidak layak lingkungan hidup bagi suatu usaha maupun kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Dengan dihapuskannya pasal ini, artinya Hasil Komisi Penilaian Amdal tidak lagi menjadi dasar pengambilan keputusan. 

Pasal 35, 36, 38 dan 40 : Izin Lingkungan dihapus dan diganti dengan Uji Kelayakan Lingkungan 


Dalam UU PPLH, Izin Lingkungan merupakan syarat yang wajib dipenuhi selain dokumen Amdal. Setiap usaha yang mempunyai dokumen Amdal juga wajib memiliki izin lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri dan Pemerintah Daerah. Kewajiban ini dihapus dalam UU Ciptaker sehingga Uji Kelayakan Lingkungan suatu usaha atau kegiatan hanya melalui Amdal atau UKL dan UPL.Kedua hal ini akan menjadi dasar penerbitan izin berusaha yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. 

Izin Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan syarat yang harus dipenuhi selain penilaian Amdal. Penghapusan kewajiban adanya Izin Lingkungan bagi suatu usaha atau kegiatan memang mempermudah proses perizinan. Namun rentan membuat celah penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat administrasi yang tidak sesuai dengan AUPB. 

Dalam pasal 36 UU PPLH disebutkan bahwa setiap usaha yang wajib Amdal harus memperoleh Izin Lingkungan. Padahal Izin Lingkungan memberi kepastian hukum disaat terdapat usaha atau kegiatan yang melanggar, maka dengan dicabutnya Izin Lingkungan maka Izin Usaha/ Kegiatan suatu perusahaan juga otomatis batal. Termasuk ketika terdapat perubahan usaha dan pengurus suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut wajib memperbarui Izin Lingkungannya. 

UU PPLH juga memberi ruang bagi masyarakat untuk menuntut pembatalan Izin Lingkungan suatu usaha/ kegiatan melalui guagatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Izin Lingkungan merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan pemerintah, masyarakat dapat menggugat di PTUN jika KTUN tersebut tidak sesuai dengan AUPB atau usaha/ kegiatan tersebut mempunyai potensi merusak lingkungan. Hal ini tercantum dalam pasal 38 UU PPLH. 

Dengan dihapuskannya kewajiaban Izin Lingkungan, maka otomatis masyarakat juga tidak dapat menggugat Izin Lingkungan melalui PTUN. Penghapusan pasal 38 dalam UU Ciptaker memberi dampak yang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam perlindungan lingkungan hidup, selain dihapuskannya masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup dalam keanggotaan Komisi Penilaian Amdal. 

Penghapusan pasal terkait Izin Lingkungan ini juga berdampak pada Pasal lainnya yang terkait, misalnya pasal 72, 73, 74, 75 dan 79 yang melimpahkan kewenangan untuk Menteri dan Pemerintah daerah untuk mejadi pengawas suatu usaha/ kegiatan terhadap kepatuhannya kepada Izin Lingkungan. Selain itu pasal 93 yang mengatur tentang gugatan administrasi terhadap KTUN berupa Izin Lingkungan dan Izin Usaha/ Kegiatan di Peradilan Tata Usaha Negara juga dihapus. 

Penghapusan Sanksi Pidana Atas Perusakan Lingkungan


Penghapusan Sanki Pidana dalam UU PPLH merupakan akibat dari pasal yang dirubah isi/ muatannya, bukan karena pasalnya dihapus. Misalnya Pasal 98 yang memuat ketentuan pidana dan sekaligus denda bagi pelanggar baku mutu udara ambien, air, air laut dan kriteria baku lingkungan hidup. Pasal ini secara tegas mengedepankan sanksi pidana sekaligus denda bagi pelanggar baku mutu lingkungan. 

Pasal tersebut dirubah dalam UU Ciptaker, melalui penghapusan sanksi pidana dan diganti dengan denda. Sedangkan pidana hanya diberikan ketika penanggungjawab usaha/ kegiatan tidak menjalankan kewajiban denda tersebut. Pidana dalam UU Ciptaker ditujukan sebagai sanksi karena tidak membayar denda, bukan karena pelanggaran terhadap pengelolaan  dan perlindungan lingkungan hidup. 

*Disclaimer = Pasal yang dimuat dalam artikel ini merupakan pasal yang dirujuk dari UU Ciptaker yang dimuat oleh laman Kemenko Perekonomian tanggal 7 Mei 2020 dengan jumlah 1.028 halaman. Sejak disahkannya, UU Ciptaker belum memiliki Draft pasti dan memiliki jumlah halaman yang berbeda-beda. 

Fasliah.id

Featured

[Featured][recentbylabel]