Fasliah.id: Hukum
Showing posts with label Hukum. Show all posts
Showing posts with label Hukum. Show all posts

Tuesday, October 13, 2020

Pasal Terkait Hukum Lingkungan yang Dihapus Dalam Omnibus Law

Pasal Terkait Hukum Lingkungan yang Dihapus Dalam Omnibus Law

hukum lingkungan omnibus law


Hukum Lingkungan merupakan salah satu klaster yang dibahas dalam perancangan Undang-Undang Omnibus Law. Hadirnya Undang-Undang Sapu Jagat ini memang bertujuan untuk mencabut beberapa aturan dalam beberapa Undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

Beberapa kalangan menilai, hadirnya UU PPLH dalam sistem hukum Indonesia merupakan jawaban yang tepat untuk mengatasi masalah lingkungan. UU PPLH telah mengalami 2 kali perubahan. Perubahan ini sekaligus mencabut UU PPLH sebelumnya. Kepastian hukum bagi aktivis lingkungan sehingga tidak bisa dipidana serta pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL, izin lingkungan bagi perusahaan dan masih banyak lainnya dimuat dalam peraturan ini. 

Semenjak disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang kita kenal sebagai Omnibus Law atau UU Sapu Jagat, beberapa pasal dalam UU PPLH dicabut dan digantikan dengan pasal yang dimuat dalam UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. 

Berikut ini adalah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dicabut dan diganti dengan pasal baru yang dimuat dalam Omnibus Law. 

Pasal 29, 30 dan 31 : Amdal dan Komisi Penilai Amdal


Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai syarat bagi perusahaan dan kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan tidak dihilangkan/ dihapus dalam UU Ciptaker. Namun terdapat pencabutan beberapa pasal yang membahas Amdal. Pasal tersebut yakni nomor 29, 30 dan 31. Beberapa ahli menilai walau Amdal masih ada, pencabutan pasal tersebut dinilai memiliki pengaruh yang besar. 

Pasal 29 mengatur tentang kewenangan pembentukan Komisi Penilai Amdal, yang mana pembentukan komisi ini merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Denngan dihapuskannya pasal 29, kewenangan pembentukan Komisi Penilai Amdal sepenuhnya berada di kewenangan Pemerintah Pusat. 

Pasal 30 mengatur keanggotaan Komisi Penilai Amdal yang terdiri dari unsur Instansi Lingkungan Hidup, Instansi Terkait, Pakar di bidang usaha/ kegiatan yang diajukan dan pakar di bidang lingkungan. Yang paling penting, dalam pasal 30 juga mengatur agar Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup juga menjadi anggota Komisi Penilai Amdal. 

Pasal ini dihapus dan diganti dengan Pasal 24 UU Cipta Kerja. Dalam pasal baru ini penilaian Amdal dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan (Pemerintah Pusat). Tim ini terdiri dari Lembaga terkait dan Ahli yang bersertifikat (Pasal 24 ayat 3). UU Ciptaker menghilangkan keterlibatan masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup dalam penilaian Amdal. 

Walaupun peraturan ini tetap mewajibkan agar dokumen Amdal memuat tanggapan dan masukan masyarakat terdampak. Namun masyarakat dan organisasi lingkungan hidup tidak lagi punya hak untuk menilai dokumen Amdal yang diajukan sebagaimana dulu diatur dan dijamin dalam pasal 30 UU PPLH. 

Pasal 31 mengatur agar hasil penilaian Komisi Penilaian Amdal dijadikan dasar keputusan layak atau tidak layak lingkungan hidup bagi suatu usaha maupun kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Dengan dihapuskannya pasal ini, artinya Hasil Komisi Penilaian Amdal tidak lagi menjadi dasar pengambilan keputusan. 

Pasal 35, 36, 38 dan 40 : Izin Lingkungan dihapus dan diganti dengan Uji Kelayakan Lingkungan 


Dalam UU PPLH, Izin Lingkungan merupakan syarat yang wajib dipenuhi selain dokumen Amdal. Setiap usaha yang mempunyai dokumen Amdal juga wajib memiliki izin lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri dan Pemerintah Daerah. Kewajiban ini dihapus dalam UU Ciptaker sehingga Uji Kelayakan Lingkungan suatu usaha atau kegiatan hanya melalui Amdal atau UKL dan UPL.Kedua hal ini akan menjadi dasar penerbitan izin berusaha yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. 

Izin Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan syarat yang harus dipenuhi selain penilaian Amdal. Penghapusan kewajiban adanya Izin Lingkungan bagi suatu usaha atau kegiatan memang mempermudah proses perizinan. Namun rentan membuat celah penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat administrasi yang tidak sesuai dengan AUPB. 

Dalam pasal 36 UU PPLH disebutkan bahwa setiap usaha yang wajib Amdal harus memperoleh Izin Lingkungan. Padahal Izin Lingkungan memberi kepastian hukum disaat terdapat usaha atau kegiatan yang melanggar, maka dengan dicabutnya Izin Lingkungan maka Izin Usaha/ Kegiatan suatu perusahaan juga otomatis batal. Termasuk ketika terdapat perubahan usaha dan pengurus suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut wajib memperbarui Izin Lingkungannya. 

UU PPLH juga memberi ruang bagi masyarakat untuk menuntut pembatalan Izin Lingkungan suatu usaha/ kegiatan melalui guagatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Izin Lingkungan merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan pemerintah, masyarakat dapat menggugat di PTUN jika KTUN tersebut tidak sesuai dengan AUPB atau usaha/ kegiatan tersebut mempunyai potensi merusak lingkungan. Hal ini tercantum dalam pasal 38 UU PPLH. 

Dengan dihapuskannya kewajiaban Izin Lingkungan, maka otomatis masyarakat juga tidak dapat menggugat Izin Lingkungan melalui PTUN. Penghapusan pasal 38 dalam UU Ciptaker memberi dampak yang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam perlindungan lingkungan hidup, selain dihapuskannya masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup dalam keanggotaan Komisi Penilaian Amdal. 

Penghapusan pasal terkait Izin Lingkungan ini juga berdampak pada Pasal lainnya yang terkait, misalnya pasal 72, 73, 74, 75 dan 79 yang melimpahkan kewenangan untuk Menteri dan Pemerintah daerah untuk mejadi pengawas suatu usaha/ kegiatan terhadap kepatuhannya kepada Izin Lingkungan. Selain itu pasal 93 yang mengatur tentang gugatan administrasi terhadap KTUN berupa Izin Lingkungan dan Izin Usaha/ Kegiatan di Peradilan Tata Usaha Negara juga dihapus. 

Penghapusan Sanksi Pidana Atas Perusakan Lingkungan


Penghapusan Sanki Pidana dalam UU PPLH merupakan akibat dari pasal yang dirubah isi/ muatannya, bukan karena pasalnya dihapus. Misalnya Pasal 98 yang memuat ketentuan pidana dan sekaligus denda bagi pelanggar baku mutu udara ambien, air, air laut dan kriteria baku lingkungan hidup. Pasal ini secara tegas mengedepankan sanksi pidana sekaligus denda bagi pelanggar baku mutu lingkungan. 

Pasal tersebut dirubah dalam UU Ciptaker, melalui penghapusan sanksi pidana dan diganti dengan denda. Sedangkan pidana hanya diberikan ketika penanggungjawab usaha/ kegiatan tidak menjalankan kewajiban denda tersebut. Pidana dalam UU Ciptaker ditujukan sebagai sanksi karena tidak membayar denda, bukan karena pelanggaran terhadap pengelolaan  dan perlindungan lingkungan hidup. 

*Disclaimer = Pasal yang dimuat dalam artikel ini merupakan pasal yang dirujuk dari UU Ciptaker yang dimuat oleh laman Kemenko Perekonomian tanggal 7 Mei 2020 dengan jumlah 1.028 halaman. Sejak disahkannya, UU Ciptaker belum memiliki Draft pasti dan memiliki jumlah halaman yang berbeda-beda. 

Fasliah.id
Source Image : ©WWF-Indonesia/ Samsul Komar

Featured

[Featured][recentbylabel]